Jakarta –
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antara Lembaga Sekretariat Jendral MPR RI Indro Gutomo mengajak generasi muda bersikap kritis terhadap layanan publik yang disampaikan lembaga negara, termasuk MPR. Ia berharap generasi milenial mau memberi saran yang membangun untuk perbaikan konten situs web, layanan media sosial, dan layanan informasi MPR.
Hal itu disampaikannya dalam acara Sarasehan Kehumasan MPR yang diikuti lebih dari 200 mahasiswa FKIP Universitas Riau (Unri).
“Layanan publik merupakan salah satu fasilitas umum yang dijamin oleh negara sesuai amanat pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945. Kemudian di bawahnya ada UU NO 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, regulasi menyangkut layanan publik khususnya keterbukaan informasi publik, itu sangat jelas, dan harus dilaksanakan dengan baik,” ujar Gutomo dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saran dan masukan dari mahasiswa berguna untuk membangun dan memperbaiki layanan publik agar semakin baik.
Hal ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial, sarana introspeksi, dan perbaikan untuk memajukan layanan informasi MPR dengan lebih baik sesuai tugas dan fungsi MPR. Sebab, keterlibatan masyarakat merupakan amanat dari pelayanan publik.
Kemudian, Gutomo mengungkapkan ada dua bidang layanan publik di MPR RI khususnya di Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi. Bidang itu terdiri dari bidang edukasi ketatanegaraan melalui layanan penerimaan delegasi masyarakat dan bidang layanan informasi.
Selain itu, ia mengundang mahasiswa Unri untuk mengunjungi gedung MPR di Senayan, Jakarta. Dengan mendatangi gedung parlemen, mahasiswa dapat banyak mengambil pelajaran sejarah dan wisata pendidikan khususnya edukasi ketatanegaraan.
Jika tidak berkesempatan, mahasiswa juga bisa berkunjung secara online melalui situs web dan medsos MPR.
“Pada 1996, saya pernah datang berkunjung ke MPR. Ternyata itu menjadi langkah awal setelah saya lulus kuliah dan akhirnya saya kerja di MPR,” ucapnya.
Sementara itu, Dosen Unri Sri Erlinda mengingatkan mahasiswa agar melek terhadap era digital demi perbaikan pelayanan publik di negara ini. Terlebih, saat ini banyak sektor yang berbasis online.
Menurut Sri, kemampuan mengadopsi kemajuan di era digital perlu dilakukan sedini mungkin, sebab mahasiswa akan menghadapi era emas bonus demografi pada tahun 2045.
“Bonus demografi akan menjadi kekuatan dan keuntungan, jika bisa dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya, bonus demografi akan menjadi bencana. Jika usia produktif yang ada tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi semua orang dituntut berjuang agar jadi individu yang tangguh,” katanya.
Sebagai informasi, Gutomo menyampaikan materinya sebagai narasumber Forum Komunikasi Publik (FKP), Sarasehan Kehumasan MPR RI, Menyapa Sahabat Kebangsaan dengan tema ‘Pentingnya Pelayanan Publik di Era Milenial’. Acara ini diselenggarakan di Aula Microteaching FKIP Universitas Riau.
Forum tersebut diadakan berkat kerja sama MPR dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Turut hadir dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Administrasi Sekjen MPR Siti Fauziah dan Wakil Dekan II Unri Mahmud Alpusari.
Selain Gutomo, ada tiga narasumber lainnya yang menyampaikan pemikirannya pada sarasehan, yakni Kasubag Hubungan Antar Lembaga Sekjen MPR Yenita Revi, Kasubag Pemberitaan MPR Euis Karmila, dan Sri Erlinda.
(ncm/ncm)
