di Tengah Dinamika Politik di MK, Bu Mega Santai-santai Saja

Jakarta –

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah Ketum Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para kader di kediamannya paska Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan soal batas usia capres-cawapres. Hasto mengatakan Bu Mega menanggapi dinamika politik di MK dengan santai.

“Nggak ada (kader PDIP dikumpulkan di kediaman Bu Mega) yang tadi yang ada kan peresmian kantor partai. Justru di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Bu Mega santai-santai saja, beliau tetap melakukan pelembagaan partai,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Hasto menuturkan Mega memimpin peresmian 24 kantor partai. Dia mengatakan Mega tetap melakukan kelembagaan partai di tengah dinamika politik.

“Hari ini diresmikan 24 kantor partai, selama 2 tahun ini kami membangun 126 kantor partai, ada rumah sakit Bung Karno, ada 2 sekolah partai dan sebagainya. Sehingga, kami tetap melakukan pelembagaan partai agar di tengah-tengah dinamika politik, partai terus hadir. Sehingga fungsi komunikasi politik, kaderisasi itu terus dijalankan,” ujarnya.

Hasto memastikan PDIP tidak terpengaruh dengan segala persoalan di luar partainya. PDIP, kata Hasto, fokus memenangkan Ganjar di Pemulilu 2024.

“Kami tidak terpengaruh oleh persoalan-persoalan eksternal, yang penting kami terus bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri tadi kepada seluruh kader bahwa capres dan cawapres yang ditetapkan oleh Ibu Mega dan akan diumumkan dalam waktu dekat, itu betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan semata, untuk kepentingan pribadi beliau tetapi untuk bangsa dan negara. Karena itulah lebih baik kami bekerja untuk rakyat,” ucapnya.

Hasto mengklaim elektoral Ganjar terus naik. Pengaruhnya karena istri dan anak Ganjar yang disebut populer di kalangan ibu-ibu dan anak muda.

“Pak Ganjar terus keliling Indonesia dan hasilnya elektoral Pak Ganjar terus naik karena juga ada mbak Siti Atiqoh, ada mas alam Ganjar Pranowo yang sangat populer di kalangan ibu-ibu dan anak anak muda,” imbuhnya.

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

“Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat ‘ambiguitas’ dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai ‘Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota’,” kata hakim MK.

“Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun,” imbuhnya.

(dek/dwia)